Sejahtera News BANDUNG – Kabupaten Bekasi resmi memiliki bupati definitif untuk melanjutkan roda pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2025–2030. Dr. Asep Surya Atmaja dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026), pukul 13.20 WIB.
Pelantikan tersebut menandai babak baru kepemimpinan Kabupaten Bekasi, salah satu daerah dengan aktivitas industri dan potensi ekonomi yang besar di Jawa Barat. Masyarakat kini menantikan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengangkatan Asep sebagai Bupati Bekasi definitif didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3282 Tahun 2026 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 19 Oktober 2026. Keputusan itu sekaligus mengesahkan pemberhentian Asep dari jabatan Wakil Bupati Bekasi.
Sebelum dilantik sebagai bupati definitif, Asep menjabat Wakil Bupati Bekasi sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi. Ia menjalankan tugas tersebut setelah bupati sebelumnya, Ade Kuswara Kunang, diberhentikan menyusul perkara korupsi ijon proyek yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Proses pengangkatan Asep telah melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada 16 Oktober 2026 serta usulan dari Gubernur Jawa Barat. Dengan demikian, pelantikan ini menjadi tahapan penting dalam memastikan keberlanjutan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menyoroti besarnya potensi ekonomi Kabupaten Bekasi. Ia menyebut wilayah tersebut sebagai “wilayah duit”, merujuk pada kekuatan ekonomi dan keberadaan kawasan industri yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Jawa Barat.
Menurut Dedi, potensi besar tersebut harus diimbangi dengan kepemimpinan yang berintegritas. Stabilitas investasi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian.
Bagi Asep, amanah sebagai bupati definitif membawa tanggung jawab besar. Selain menjaga keberlangsungan program pemerintahan, ia dihadapkan pada harapan masyarakat terhadap pembangunan yang merata, birokrasi yang profesional, serta pengelolaan potensi daerah yang memberikan manfaat nyata.
Kabupaten Bekasi memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional melalui kawasan industri, aktivitas perdagangan, dan pertumbuhan permukiman. Karena itu, keseimbangan antara kepentingan investasi dan kebutuhan warga menjadi salah satu tantangan kepemimpinan ke depan.
Asep akan memimpin Kabupaten Bekasi hingga 20 Februari 2030. Masa jabatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
SR
